Vonis Hukuman Mati Herry Wirawan Diharap Bisa Timbulkan Efek Jera, tapi Dinilai Abai terhadap Pemulihan Korban

Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan 13 santri di pesantren yang dikelolanya, divonis hukuman mati oleh hakim di Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Jawa Barat, dalam sidang banding yang diajukan jaksa penuntut umum. 

Herry sebelumnya dijatuhi vonis hukuman kurungan seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. 

Selain hukuman mati, restitusi atau ganti rugi kepada korban senilai Rp 300 juta yang pada pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada negara kembali dibebankan kepada Herry Wirawan. 

Hakim juga memutuskan untuk merampas harta kekayaan/aset Herry Wirawan, berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta aset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum.

Terhadap aset-aset tersebut untuk selanjutnya akan dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah, yakni Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah. 

Keputusan Hakim PT Bandung dianggap sudah sesuai dengan tuntutan hukuman mati jaksa penuntut umum PN Bandung. Diharap beri efek jera Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengapresiasi putusan banding yang menjatuhkan vonis pidana mati terhadap Herry Wirawan. Bintang berharap, putusan hukuman mati terhadap Herry Wirawan tak hanya memberi efek jera tetapi juga bisa mencegah kasus serupa terulang di masa depan. 

"Keputusan hukuman mati dan pembebanan restitusi kepada pelaku ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera serta mencegah berulangnya kembali kasus yang sama di masa depan, tapi juga memastikan kepentingan terbaik anak-anak korban beserta anak-anak yang dilahirkannya," 

ujar Bintang seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (4/4/2022). Ia mengungkapkan, putusan banding hakim Pengadilan Tinggi Bandung telah sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan harapan masyarakat. Selain itu, pada pengadilan tingkat banding, putusan restitusi yang mulanya dibebankan kepada negara, dikembalikan kepada Herry Wirawan. 

"Demikian juga terkait dengan putusan restitusi yang dibebankan kepada pelaku, menurut kami sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga menghormati putusan tersebut termasuk upaya hukum lain yang masih memungkinkan dilakukan oleh terpidana melalui upaya kasasi,”
kata Bintang.

#nasional